NYAWA ADELINA SAU DEMI SEBUAH KEADILAN

Kota Soe-Suryatts.com, Putusan kotraversi Pengadilan Tinggi Pulau Penuang Malaysia pada tanggal delapan belas April 2018 yang membebaskan Mas Ambika (61) Majikan TKI Almarhumah Adelina Sau menuai banyak kecaman dari berbagai aktivis kemanusiaan, dimana Pengadilan Tinggi Penang memutuskan majikan tenaga kerja asal Indonesia Adelina Sau dinyatakan bebas dari hukuman.

Dikutip dari tempo.co, Kementrian Luar Negeri pada Senin 22 April 2019 menyatakan bahwa sesuai catatan pemerintah indoenesia saksi dan bukti yang dihadirkan persidangan perkara Adelina Sau sangat kuat.

Namun, hingga keputusan pengadilan dijatukan sejumlah saksi kunci belum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya
Pemerintah Indonesia menghormati sepenuhnya hukum Malaysia dan berharap proses penyelidikan terhadap putusan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Malaysia, dapat segera membuahkan hasil,” Kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya.

Sementara menunggu hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, Konsulat Jenderal RI di Penang telah menunjuk pengacara guna melakukan watching brief dalam persidangan majikan TKI Adelina Sau berikutnya.

“Sejak dilaporkannya kasus ini pada Februari 2018, KJRI Penang telah melakukan berbagai upaya selain mengupayakan hak gaji dan kompensasi, KJRI juga telah memfasilitasi pemulangan jenazah almarhumah hingga ke kampung halamannya.”
Kementerian Luar Negeri dan KJRI Penang akan terus mengawal proses hukum kasus kematian Adelina Lisao guna memastikan almarhumah mendapatkan keadilan,
sebelumnya Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas mengatakan pihaknya akan menyelidiki alasan perkara mantan majikan Adelina Lisao dibatalkan .

Pengadilan Tinggi Penang membebaskan MAS Ambika berusia 61 tahun, mantan majikan alamarhumah Adelina Lisao. Informasi pembatalan perkara tersebut diungkap oleh anggota Parlemen Bukit Mertajam Steven Sim.

“saya telah menghubungi Jaksa Angung untuk mencari klarifikasi. Jaksa Agung telah menjawab bahwa Ia akan secara pribadi menyelidiki masalah ini untuk melihat tindakan selnajutnya,” Kata anggota Parlemen Bukti Mertajam Steven Sim, dikutip dari Malaysiakini.com, 20 April 2019.
Kelompok aktivis perempuan tenaganita di Malaysia mengecam keputusan Jaksa Penuntut Umum mencabut kasus pembunuhan TKI Adelina Lisao oleh Majikannya.(tempo.co)

Sementara itu, respon kritik dan ketidakpuasaan atas putusan terhadap putusan ini mulai bermunculan. Pendeta Emmy Sahertian yang tergabung dalam Jaringan Kemanusiaan Untuk Korban Perdagangan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur saat dihubuungi Via WhatsApp mengatakan “Putusan ini justru menodai keadilan bagi Negara Malaysia dan tentu saja Negara Indonesia yang warganya mengalami penyiksaan, perendahan kemanusiaan dan pembiaran serta penelantaran hingga meninggal.”,

“Bagi saya putusan ini bukan sekedar putusan bagi majikan yang kejam tapi menyangkut penegakan keadilan dan peradilan Negara. Fakta pengadilan yang tidak utuh dan tidak lengkap telah melunturkan muatan kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh mendiang Adelina Sau, meskipun statusnya sebagai PMI yang nonprocedural bukan berarti dia harus disiksa hingga meninggal bahkan dibiarkan hidup bersama dengan binatang(anjing).” Ucap Pendeta Emmy Sahertian

Masih menurut Pendeta Emmy Sahertian “ini juga semua terjadi juga karena lemahnya sistem hukum dan perundang undangan Negara Malaysia terutama bagaimana memberi perlindungan bagi para pekerja asing dan lebih khusus para pekerja sektor informal memperparah akses keadilan bagi korban seperti Adelina Sau. Kasus ini bukan hanya urusan keluarga korban tapi ini sudah menyangkut martabat kebangsaan Indonesia sehingga mestinya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Republik Indonesia merasa malu dan dipermalukan serta harus segera mengambil langkah baik berupa somasi, banding maupun mediasi diplomatic yang memadai” Tutur Pendeta Emmy

Lebih lanjut Pendeta Emmy mengatakan “Kasus ini mestinya juga adalah kasus Pelanggaran HAM berat, sayangnya selama ini selalu terpisah dengan isu HAM sehingga kasus yang sudah mengakibatkan banyak nyawa anak Nusa tenggara timur melayang dengan sia-sia ini tidak mendapat tanggapan yang serius dari berbagai kalangan pegiat HAM maupun pemerintah, kasusnya masih dianggap urusan lokal bukan urusan nasional dan bangsa ini. Rasanya juga, kepedulian terhadap kasus ini tidak seheboh kasus PMI lain seperti dari jawa atau arab. Isu TPPO dan kematian para PMI yang begitu banyak hanya menjadi isu periferial di tingkat lokal” Pungkas Pendeta Emmy Saherkian

Sedangkan Rohaniawan Katolik Romo Chisanctus Paschalis saat dimintai tanggapannya tentang kejadian ini mengatakan “menurut saya, pemerintah harus bertanya kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan penjelasan. Karena jika benar ada konspirasi ini, berarti pengadilan yang paling bejat. selain itu, semua pihak harus bahu membahu mendesak dunia internasional untuk mennyikapi persoalan kemanusiaan ini karena sangat kejam dan bengis. kepada saudara-saudaraku pejuang-pejuang kemanusiaan saya berharap janganlah kita berhenti berjuang, meneriakan keadilan bagi Adelina Sau karena ingatlah NYAWA SAUDARA KITA ADELINA SAU ADALAH SEMNGAT KITA SEMUA UNTUK KEADILAN. (YABES)

1 Comment

  1. Cari keadilan dinegeri sendiri juga sulit, apalagi dinegeri orang.
    Kita doakn ada keadilan itu bisa diperoleh bagi orang kecil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *