Di Duga Ada KongKaliKong, APBD TTS Jadi Korban

Kota Soe-Suryatts.com, Belum lunasnya hutang pihak ke tiga, yang menjadi hutang bawaan dari beberapa tahun sebelumnya. Ditambah tidak beraninya pihak ke tiga menagih uang hasil pekerjaan ke pemerintah kabupaten timor tengah selatan, menimbulkan tanda tanya besar bagi aliansi rakyat anti korupsi pimpinan afred baun dan kemudian membuat Araksi menduga telah terjadi kongkalikong atau kerjasama antara Pemerintah,Dprd dan Kontraktor(pihak ke tiga) sehingga mengakibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor tengah selatan menjadi korban.

Hal ini dikatakan Afred Baun saat dihubungi media ini, Kamis(20/6/2019). menurut Afred “Araksi menduga, Pemerintah sebenarnya telah buntu dan tidak ada jalan keluar untuk melunasi hutang pihak ke tiga sehingga akhirnya memilih langkah Rasionalisasi APBD agar bisa menyicil hutang pihak ke tiga, namun sayang dengan menempuh langkah ini sebenarnya pemerintah telah mengorbankan APBD Kabupaten Timor tengah selatan bahkan masyarakat yang menjadi korban karena anggaran-anggaran yang ditelah¬† ditetapkan untuk kepentingan masyarakat bisa saja tidak terjawab.”,

“Dengan Rasionalisasi yang dipilih Pemerintah, semakin menguatkan dugaan Araksi tentang adanya kongkalikong atau kerjasama antara Pemerintah, Dprd dan Pihak ketiga. Mengapa muncul dugaan ini, dikarenakan pihak rekanan terkesan diam dan tidak melakukan penagihan terhadap hutang mereka ke Pemerintah. Dari kejadian ini, kami menduga telah terjadi kesepakatan yang ujungnya bisa menjawab kepentingan-kepentingan tertentu demi memperkaya diri oknum-uknum tertentu. Bisa saja kan, terjadi penambahan volume pekerjaan, bisa juga pengurangan volume pekerjaan bahkan bisa saja ada titipan-titipan” Tegas Alfred

Untuk itu, Araksi sementara melakukan kajian agar segera ambil jalur hukum terhadap keadaan ini. jika dibilang dengan telah dicicilnya hutang rekanan dari  88 Milliar dan tinggal 73 sekian Miliar merupakan niat baik dari Pemerintah, menurut araksi itu bukan niat baik tapi justru membebani APBD TTS. Karena anggaran untuk membiayai kegiatan dua tahun anggaran berjalan tidak bisa direalisasikan dengan baik karena harus membayar hutang pihak ke tiga.

Dan sebenarnya telah terjadi kecolongan penggunaan keuangan daerah yang telah merugikan masyarakat, pertanyaannya? Siapa yang membuat atau mencipatakan hutang tersebut dan siapakah yang harus mempertanggungjawabkan hutang ini? sudah seperti itu, Pemerintah dengan gampang melakukan rasionalisasi di tahun ini untuk bisa bayar hutang!! Sehingga Araksi telah sepakat bersama tim kerja bahwa, dugaan tindak pidana korupsi jelas telah terjadi.

Kejadian ini, sebenarnya merupakan sebuah permainan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Timor tengah selatan. Sehingga dari hasil kajian Araksi bersama Kajati NTT, telah disepakati bahwa dari masalah hutang pihak ke tiga telah terjadi indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang secepatnya akan di bawah ke jalur hukum demi terciptanya keadilan.”Pungkas Alfred (YABES)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *