CV. Prima Utama, Somasikan Bupati Alor

Kupang-Suryatts.com, Tak kunjung jelas waktu pembayaran sisa uang hasil Pekerjan Perbaikan Rumah Penduduk Rusak Berat  akibat musibah gempa bumi di Desa Taramana Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sejak Tahun 2015, membuat Direktris Cv. Prima Utama Kalabahi melalui Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, SH.MH dan Rekan, melayangkan  Somasi kepada Bupati Alor, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor, PPK An. Elisabet Allung, ST.MM, dan Konsultas Pengawas CV. Cakra Perwakilan Alor;

Hal tersebut disampaikan Herry F.F. Battileo, SH.,MH kepada Media ini  Minggu, (25/8/2019). Dirinya mengatakan kami mendapatkan Kuasa dari Direktris CV. Prima Utama Kalabahi, dan kemudian mempelajari bukti-bukti surat yang ada, maka langkah hukum yang kami ambil pertama adalah, somasi, jika tidak ditanggapi, maka kami kami akan mengambil langkah Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kalabahi; sebab, “Sesuai hasil penilaian teknis yang dilakukan Tim Teknis dari Universitas Nusa Cendana yang diketuai DR. Partogi H. Simatupang,ST.MT pada tanggal 22 Juni 2017 serta berdasarkan hasil penilaian teknis BPKP Perwakilan NTT pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan nomor : LHV-230/PW24/2/2017 telah jelas terbukti bahwa dari hasil penilaian ke dua lembaga ini telah meniadakan atau menyatakan tidak berlakunya surat teguran dari Konsultan dan PPK, Pemutusan Kontrak dengan Nomor : 210/PPK.PDBGB/PRRB/2016 dan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Alor Nomor : BPBD.360/22/KEP/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam serta Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat Daerah Nomor :11/ID/LHP/KA/PDTT/2016, sehingga Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini Bupati harusnya segera memerintahkan Kepala BPBD untuk melakukan proses pembayaran uang sisa pekerjaan milik klien kami” Tegas Herry

Masih menurut Herry “ternyata, sampai dengan saat ini kurang lebih sudah empat(4) tahun. Dari 100 persen pekerjaan yang klien kami sudah kerjakan, baru dicairkan dana 30 Persen saja dari nilai kontrak 804.849.000 rupiah. Tidak adanya bukti konkrit dari Pemerintah Alor terhadap hal ini, membuat kami patut mengatakan bahwa telah adanya Tindakan Pembiaran  yang mengakibatkan klien kami mengalami kerugian baik materil maupun imateril.” Kata Pengacara Kondang asal kota Kupang.

Sesuai perhitungan sementara, sisa dana yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Alor kepada Cv. Prima Utama Kalabahi adalah sekitar 563.387.300 rupiah, dikarenakan dari pagu dana 804.849.000 baru terealisasi 30 persen saja. (TIM)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *