DAMPINGI LAD TUAFANU, POSPERA TTS MINTA TINJAU KEMBALI PKS DAN MOU PT.TAMARIS GARAM NUSANTARA

TUAFANU-SURYATTS.COM, Acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama PT. Tamaris Garam Nusantara dengan Lembaga Adat Desa Tuafanu dan Desa Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan Senin (26/8/2019) yang dihadiri Bupati Egusem P. Tahun ditunda setelah terjadi beda pemahaman tentang sistem kontrak lahan untuk di proses ke Hak Guna Usaha oleh PT. Tamaris Garam Nusantara.

Lembaga adat yang didampingi DPC Pospera Timor tengah selatan pada kesempatan itu mempertanyakan kejelasan tentang sistem kontrak lahan dengan penyerahan lahan oleh lembaga adat desa (LAD) untuk di proses Hak Guna Usaha (HGU) ke PT. Tamaris Garam Nusantara selama 35 Tahun dengan kesepakatan pembagian hasil dibayarkan setelah periode pertama dikontrak  yakni 5 tahun yang dimulai sejak penjualan hasil produksi

“Dalam perjanjian ini, terlihat bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang dapat merugikan pemilik lahan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia Pasal 28-34 tentang Hak Guna Usaha dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB, dan Hak Pakai atas Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No.7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menerangkan bahwa HGU hanya dikuasai oleh Negara dan dapat diberikan untuk diusahakan oleh perorangan atau badan hukum tertentu untuk diusahakan dalam jangka waktu tertentu dan apabila masa HGU itu selesai maka dengan sendirinya tanah tersebut menjadi hak negara” Kata Fredik Kase Wakil Ketua Pospera TTS.

Sedangkan Ketua DPC Pospera Kabupaten TTS Yerim Yos Fallo pada kesempatan tersebut mengatakan “Pada prinsipnya kami mendukung investasi ini, tapi yang disesalkan sampai saat ini masyarakat pemilik lahan belum mengetahui secara jelas kesepakatan seperti apa yang akan disepakati oleh Lembaga Adat Desa Tuafanu dengan PT. Tamaris Garam Nusantara. Harusnya, sebelum menetapkan perjanjian kontrak kerja antara masyarakat pemilik lahan dan PT terlebih dahulu telah menyepakati setiap poin dalam kerjasama tersebut.” Kata Yerim

Lebih lanjut Yerim Yos Fallo mengatakan “ Investasi yang ada ini kita harapkan pro rakyat sehingga dikemudian hari generasi yang kita tinggalkan tidak dirugikan akibat kejadian ini. Kami dari Dpc Pospera TTS juga telah sepakat dengan Lembaga adat desa Tuafanu tentang beberapa hal, yaitu demi adanya jaminan dan hak-hak bagi pihak masyarakat pemilik lahan dan PT. Tamaris Garam Nusantara maka Perjanjian Kerjasama serta MoU harus ditandatangani di depan Notaris. Ke- dua, Sistem kontrak kepemilikan tanah yang hendak menggunakan Hak Guna Usaha agar dikaji kembali karena dampak dari penggunaan HGU akan sangat merugikan Masyarakat.” Pungkas Yerim

Yerim Yos Fallo juga mengatakan bahwa dalam advokasi ini Dpc Pospera TTS tidak pernah ada kepentingan apa-apa

“Perlu saya katakan kepada semu orang tua dan masyarakat, bahwa keterpanggilan Pospera dalam hal ini tidak memiliki kepentingan apa-apa dan hanya semata-mata ingin berjuang bersama masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini juga perlu saya tegaskan bahwa selagi Kuasa dari Lembaga Adat Desa Tuafanu tidak dicabut dari kami, Pospera TTS akan mengadvokasi kasus ini hingga adanya masyarakat benar-benar adil mendapatkan hak mereka. Tegas Yerim

Bupati TTS Egusem P. Tahun yang hadir pada kesempatan tersebut hanya mengatakan “Saya pikir semua sudah beres, tinggal saya diundang kesini untuk menyaksikan penandatanganan Kerjasama dan MOU. Tapi kalau seperti ini, mohon maaf saya dan rombongan mohon diri melanjutkan perjalanan kami. Silakan dua bela pihak berdiskusi baiknya seperti apa dan saya tetap tunggu hasilnya seperti apa” Ungkap Bupati Tahun kemudian bersama rombongan meninggalkan lokasi penandatanganan Kerjasama dan MoU.(YABES).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *